Oleh : Euis Susilawati, S.S., M.Pd.I

1. Pendahuluan

Pada pertemuan ini, penulis menelaah dua tonggak dalam tradisi santri Nahdlatul Ulama (NU): Gerakan Taswirul Afkar (1914) dan Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari (1945) yang menanamkan kegemilangan atau keberanian dalam bentuk yang berbeda, tetapi dalam watak yang sama, keduanya sebagai etika santri yang terus relevan. Rangkaian langkah KH. Wahab Hasbullah membentuk watak gerakan intelektual, lalu KH. Hasyim Asy’ari membentuk keberanian yang paling terukur dalam sejarah gerakan santri dalam membebaskan diri dari tekanan penjajah.

Penulis beralasan bahwa ilmu dan keberanian (al-ilm wa al-syaja’ah) keduanya bekerja dan terus berkelindan. Keberanian tanpa ilmu mudah menjadi nekat dan mudah dimanfaatkan, sedangkan ilmu tanpa keberanian berhenti sebagai pengetahuan yang tidak berani bertindak. Nilai etik dan integritas muncul ketika keduanya bertemu dalam satu pribadi dan satu institusi.

Sejarah gerakan Taswirul Afkar dan Resolusi Jihad sebagai perjalanan sejarah kaum santri menjadi etika ilmu dalam tradisi pesantren yang terus relevan. Premisnya, pada masa kini gerakan intelektual santri mengambil bentuk penguasaan ilmu lintas bidang, sedangkan keberanian santri mengambil bentuk keberanian moral dalam wujud integritas. Penulis merumuskan tiga komitmen dasar bagi gerakan santri masa kini: keberanian yang bermoral, keilmuan yang berdisiplin, dan integritas yang menyatukan ilmu dengan tindakan.

Negara menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Tanggal itu merujuk pada Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH. Hasyim Asy’ari melalui jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) pada 1945. Penetapan ini mengakui peran santri dalam sejarah Indonesia modern. Rekognisi negara, bagaimanapun, belum menjawab pertanyaan yang lebih berat: apa yang masih hidup dari warisan itu pada masa kini?

Pertanyaan tersebut mendesak karena zaman sekarang menghadirkan tantangan yang berbeda dari tahun 1945. Penjajahan bersenjata sudah berakhir, tetapi era disrupsi telah menjalar ke semua ranah kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Disinformasi, kemiskinan struktural, dan kerusakan lingkungan menguji integritas bangsa setiap hari, terlebih tantangan dunia digital yang semakin tidak terkendali. Nilai etik tidak bertahan hanya karena orang menghafalnya. Ia bertahan ketika orang mau menanggung risiko demi nilai itu (keberanian) dan memahami apa yang sedang dipertaruhkan (ilmu). Tanpa dua hal tersebut, nilai etik dan integritas sulit terwujud.

Tradisi santri menyimpan dua teladan yang berkelindan dengan dua hal itu. KH. Wahab Hasbullah, melalui forum diskusi, organisasi pendidikan, usaha ekonomi, dan diplomasi, membentuk watak gerakan intelektual, dan KH. Hasyim Asy’ari, melalui Resolusi Jihad, menjadi pengobar keberanian santri. Penulis memandang kedua gagasan ini sebagai gerakan paling asas yang perlu dihidupkan kembali dalam bentuk yang relevan.

Penjelasan pada Workshop sekarang ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, apa watak gerakan intelektual dalam langkah KH. Wahab Hasbullah? Kedua, bagaimana Resolusi Jihad menanamkan kegemilangan atau keberanian dalam konteks santri masa kini? Ketiga, bagaimana keduanya, jika digabung, membentuk landasan etik dan integritas bagi santri pada masa modern?

2. Ilmu dan Gerakan Intelektual

Konseptualnya, tradisi Islam memberi dasar yang fundamental terkait itu. Al-Qur’an menyatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu (QS. al-Mujadilah [58]: 11). Demikian pula ulama terkemuka seperti Imam al-Ghazali menempatkan ilmu dan amal dalam satu kesatuan: ilmu yang tidak melahirkan amal kehilangan tujuannya. KH. Hasyim Asy’ari bahkan menulis secara khusus tentang etika orang berilmu dan penuntut ilmu, sehingga etika menjadi bagian dari ilmu itu sendiri. Azyumardi Azra (1994) menunjukkan bahwa tradisi keilmuan ulama Nusantara terhubung dengan jaringan ulama Haramain, sebuah akar intelektual yang dimiliki kedua tokoh dalam makalah ini.

Karena itu, apa yang telah diletakkan sejarah santri melalui gagasan KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Hasbullah menjadi gerakan praktis yang tidak kehilangan landasan konseptualnya. Landasan itu bersumber dari konsep Islam sendiri, tanpa mengabaikan konsep di luarnya yang relevan dan tanpa mendegradasi konsep dirinya, sehingga pada akhirnya terintegrasi dalam kesatuan ilmu yang saling terhubung.

Dalam konteks ilmu di dunia Barat, Immanuel Kant (1996) juga menghubungkan pengetahuan dan keberanian secara langsung. Dalam sejarah Barat modern, dunia ini disebut Pencerahan (Aufklärung). Bagi Kant, Pencerahan adalah keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang disebabkan oleh kemalasan dan kepengecutan, dengan semboyan berani memakai akal sendiri (sapere aude).

Gramsci (1971) membedakan intelektual tradisional dari intelektual organik. Yang kedua tumbuh dari kelompoknya dan mengartikulasikan kepentingan moral serta budaya kelompok itu dalam pertarungan hegemoni. Kiai, bu nyai, dan santri dapat dilihat sebagai intelektual organik kelompok Muslim tradisional, dengan syarat mereka memegang otonomi berpikir dan berani menyuarakan kebenaran. Edward Said (1994) dalam Representations of the intellectual: The 1993 Reith lectures menegaskan tugas intelektual untuk menyuarakan kebenaran kepada kekuasaan.

3. Keberanian sebagai Etika

Dalam dunia pemikiran filsafat, Aristoteles (2009) menempatkan keberanian sebagai jalan tengah antara rasa takut yang berlebihan (pengecut) dan keyakinan yang berlebihan (nekat). Orang yang berani tahu apa yang layak ditakuti dan bertindak demi tujuan yang mulia. Keberanian dalam pengertian ini membutuhkan pengetahuan tentang situasi. Ibn Miskawayh (1968) mengembangkan gagasan serupa dalam tradisi Islam. Ia memasukkan keberanian (syaja’ah) ke dalam empat kebajikan pokok bersama hikmah, kesederhanaan, dan keadilan, serta memandangnya sebagai keutamaan yang diatur oleh akal.

Keberanian juga dapat dibahas sebagai penegasan diri di tengah ancaman terhadap keberadaan. Hannah Arendt (1958) mengaitkan keberanian dengan tindakan publik: orang meninggalkan perlindungan ruang pribadi untuk tampil dan bertindak di antara sesamanya. Foucault (2001) menunjuk bentuk keberanian yang lain, yaitu parrhesia, keberanian mengatakan kebenaran dengan risiko bagi diri sendiri. Penulis menempatkan keberanian di antara kebajikan yang memungkinkan sebuah praktik bertahan ketika ia menuntut orang menanggung risiko. Rangkaian pemikiran ini memberi tiga lapis makna: keberanian fisik, keberanian publik, dan keberanian mengatakan kebenaran.

4. Integritas sebagai Kesatuan

Dalam makalah ini, integritas berarti kesatuan antara apa yang diketahui, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Kesatuan itu menuntut dua hal. Orang harus tahu mana yang benar (ilmu) dan mau bertindak sesuai pengetahuan itu bahkan ketika ada harga yang harus dibayar (keberanian). Dengan kerangka ini, penulis mengajukan proposisi kerja: ilmu dan keberanian merupakan prasyarat integrasi, dan tradisi santri menyediakan kedua unsur itu dalam sosok KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Hasbullah yang dapat dipetakan dalam tradisi akademik kampus.

Kedua tokoh pendiri (muassis) NU ini telah teruji dalam lintasan sejarah, sehingga gagasan mereka tetap relevan dalam konteks modern. NU kini telah melewati 100 tahun, organisasi yang mereka dirikan tetap kokoh, bahkan menjadi ormas Islam terbesar di dunia dengan pengikut ratusan juta jiwa menurut data mutakhir.

3. Langkah KH. Wahab Hasbullah: Watak Gerakan Intelektual

KH. Wahab Hasbullah menampilkan keberanian dalam bentuk keberanian intelektual dan organisasional. Menurut catatan sejarah NU, ia terlibat dalam kelompok diskusi Taswirul Afkar (sekitar 1914), dalam Nahdlatul Wathan (sekitar 1916) yang bergerak di bidang pendidikan dan kebangsaan, dalam Nahdlatut Tujjar (sekitar 1918) yang bergerak di bidang ekonomi, dan kemudian dalam Komite Hijaz (1926), yang menjadi jalan lahirnya Nahdlatul Ulama (Barton & Fealy, 1996).

Rangkaian ini menunjukkan beberapa watak. Pertama, ada ruang debat. Taswirul Afkar berfungsi sebagai forum pertukaran gagasan, sehingga ilmu hidup melalui perdebatan dan tidak hanya melalui hafalan. Kedua, ada lembaga pendidikan dan ekonomi. Kiai Wahab tidak berhenti pada wacana. Ia membangun wadah yang membuat gagasan bertahan: sekolah dan usaha yang menopang kemandirian. Ketiga, ada diplomasi. Komite Hijaz membawa suara pesantren ke forum internasional terkait persoalan Hijaz, yang menunjukkan bahwa kiai tradisional mampu bernegosiasi di panggung yang lebih luas (van Bruinessen, 1994).

Dalam bahasa Gramsci (1971), kiai termasuk kelompok yang oleh pengamat dikelompokkan sebagai intelektual tradisional, yaitu kaum rohaniwan. Langkah KH. Wahab Hasbullah dapat ditafsirkan sebagai upaya menjadikan mereka intelektual organik: tokoh yang tumbuh dari komunitas pesantren dan memberi komunitas itu kesadaran, organisasi, dan kemampuan bertindak.

Watak gerakan intelektual ini memuat keberanian tersendiri. Kant (1996) menyebut keberanian memakai akal sendiri sebagai syarat pencerahan. Foucault (2001) menyebut keberanian berbicara terus terang sebagai inti parrhesia. Mendirikan forum, lembaga, dan organisasi di tengah situasi kolonial menuntut keberanian jenis ini, yaitu kesediaan menanggung risiko sosial dan politik demi gagasan.

5. Resolusi Jihad: Keberanian yang Berdisiplin Ilmu

Pada 21–22 Oktober 1945, para konsul Nahdlatul Ulama dari Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya. Di bawah pimpinan KH. Hasyim Asy’ari, Rais Akbar NU, pertemuan itu menghasilkan Resolusi Jihad. Rumusan pokoknya menyatakan bahwa berperang melawan penjajah adalah kewajiban setiap Muslim (fardhu ‘ain) bagi mereka yang berada dalam radius sekitar 94 kilometer, sedangkan mereka yang berada di luar radius itu wajib membantu (Bizawie, 2014). Seruan itu muncul beberapa pekan sebelum pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang memuncak dalam masa revolusi (Ricklefs, 2008).

Dari sudut pandang keberanian, tiga hal menonjol. Pertama, resolusi menyalurkan keberanian melalui bahasa hukum Islam. Ukuran 94 kilometer bersumber dari konsep jarak qashar dalam fiqih, sehingga seruan itu tidak berbunyi sebagai ajakan emosional, tetapi sebagai ketetapan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Keberanian disini bertumpu pada ilmu. Tanpa rujukan semacam itu, seruan berperang hanya akan menjadi kenekatan dalam pengertian filsuf Aristoteles. 

Kedua, resolusi membatasi sasaran dan ruang. Ia menyebut penjajah sebagai pihak yang dilawan dan menetapkan batas wilayah kewajiban. Pembatasan ini memberi disiplin pada keberanian: orang berani karena tahu apa yang dibelanya dan terhadap siapa ia berdiri. Disiplin itu perlu ditegaskan hari ini, karena istilah jihad kerap ditarik keluar dari konteks sejarahnya. Resolusi Jihad adalah fatwa pembelaan tanah air terhadap kekuatan kolonial. Ia tidak memberi dasar bagi kekerasan terhadap sesama warga negara.

Ketiga, resolusi menggabungkan otoritas keagamaan dan komitmen kebangsaan. Bizawie (2014) membaca peristiwa ini sebagai bukti bahwa kiai dan santri memandang pembelaan kemerdekaan sebagai bagian dari kewajiban agama. Pembacaan ini sejalan dengan gagasan Arendt (1958) bahwa tindakan publik menuntut orang keluar dari zona aman. Para kiai dan santri meninggalkan pesantren, ruang yang relatif aman, untuk terlibat dalam peristiwa yang menentukan nasib bangsa.

Keberanian yang ditanamkan Resolusi Jihad dengan demikian memiliki ciri khas:

bersumber dari ilmu, terarah pada tujuan yang mulia, dan terbatas oleh ukuran etik. Ciri-ciri ini yang membedakannya dari keberanian yang nekat.

6. Dua Poros dalam Satu Gerakan

Kedua tokoh sebenarnya tidak terpisah. KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Hasbullah bekerja dalam lingkungan yang sama dan sama-sama menempuh pendidikan pesantren serta Haramain (Azra, 1994). KH. Hasyim Asy’ari sendiri menulis karya tentang etika ilmu, sehingga ia tidak hanya bergerak lewat fatwa. KH. Wahab Hasbullah, yang membangun jaringan intelektual dan organisasi, ikut dalam lingkaran yang melahirkan Resolusi Jihad.

Perbandingan keduanya membantu merumuskan hubungan antara keberanian dan ilmu. Keberanian tanpa ilmu mudah menjadi nekat, rentan dimobilisasi pihak lain, dan sulit mengenali batasnya. Ilmu tanpa keberanian menghasilkan pengetahuan yang steril, yang berhenti pada diskusi dan tidak berani mengambil resiko untuk menegakkan apa yang diketahui. Pertemuan keduanya memungkinkan tindakan yang tahu alasannya dan berani menjalankannya. Al-Ghazali menyebut kesatuan ilmu dan amal, dan Ibnu Miskawaih (1968) menyebut keberanian yang diatur akal. Keduanya menuntun pada rumusan yang sama.

7. Relevansi Masa Kini

Keberanian berubah bentuk. Pada 1945, keberanian santri berhadapan dengan penjajah bersenjata. Pada masa kini, ia berhadapan dengan tekanan yang lebih halus: godaan korupsi, kekuasaan yang meminta kesetiaan tanpa kritik, dan kemudahan mengikuti arus. Keberanian moral dalam pengertian Foucault (2001) dan Said (1994), yakni kesediaan berkata benar kepada pihak yang berkuasa, menjadi bentuk keberanian yang paling dibutuhkan. Santri yang menolak suap, menolak ikut menyebarkan kabar bohong, dan berani mengoreksi pimpinan yang keliru melanjutkan warisan yang sama.

Ruang digital menuntut keberanian epistemik. Kant (1996) menyebut kemalasan dan kepengecutan sebagai penyebab orang bergantung pada tuntutan pihak lain. Di ruang digital, godaan itu nyata: orang mudah menerima informasi tanpa memeriksanya. Santri yang terlatih membaca teks secara teliti, memeriksa sanad, dan berdebat secara sehat membawa modal untuk menjadi penjaga kebenaran di ruang ini. Watak Taswirul Afkar, yakni ruang dialektika yang terbuka dan kritis, relevan sebagai model.

Pesantren sebagai lembaga. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menetapkan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat bagi pesantren. Fungsi itu memberi dasar hukum bagi pesantren untuk menjalankan peran yang dahulu dijalankan Kiai Wahab: pusat ilmu, pusat kemandirian ekonomi, dan pusat gerakan sosial. Kurikulum yang memadukan kitab klasik, sains, dan latihan etik membentuk santri yang berilmu luas sekaligus berani.

Kemandirian sebagai syarat keberanian. Nahdlatut Tujjar mengingatkan bahwa keberanian membutuhkan fondasi material. Lembaga yang bergantung penuh pada pihak lain sulit bersikap kritis terhadap pihak itu. Kemandirian ekonomi pesantren karena itu berkaitan dengan integritas lembaga. Penulis mengajukan ini sebagai hipotesis yang dapat diuji, dan hipotesis ini selaras dengan temuan Klitgaard (1988) bahwa penyimpangan membesar ketika ketergantungan dan keleluasaan tinggi sementara akuntabilitas rendah.

Relevansi Resolusi Jihad bagi masa kini tidak berarti menghidupkan kembali retorika perang. Resolusi itu lahir dalam konteks kolonial yang spesifik. Yang layak diwarisi adalah semangat dan disiplinnya: berani membela hal yang benar, dengan dasar ilmu, dalam batas etik yang jelas.

Dari uraian diatas, penulis merumuskan tiga komitmen bagi gerakan santri masa kini.

Keberanian yang bermoral. Santri dilatih menanggung resiko demi kebenaran, mulai dari hal kecil seperti kejujuran dalam ujian dan pengelolaan dana, hingga hal besar seperti sikap terhadap penyimpangan kekuasaan. Keberanian ini berpedoman pada tujuan yang mulia dan batas etik, sebagaimana dalam rumusan Ibnu Miskawih (1968).

Keilmuan yang berdisiplin. Pesantren menjaga tradisi keilmuan klasik dan membuka diri pada sains dan metode kritis. Forum dialektika ala Taswirul Afkar dihidupkan sebagai latihan berpikir. Integritas yang menyatukan. Lembaga dan pribadi santri diukur dari kesesuaian antara ilmu, ucapan, dan tindakan. Pada tingkat lembaga, ini berarti tata kelola yang terbuka dan kemandirian yang menjaga independensi. Pada tingkat pribadi, ini berarti keberanian menolak penyimpangan walau merugikan diri.

8. Kesimpulan

Makalah yang saya sampaikan kali ini menyimpulkan bahwa Taswirul Afkar dan Resolusi Jihad adalah langkah yang memberi dua unsur yang saling melengkapi bagi tradisi santri. Resolusi Jihad yang diserukan KH. Hasyim ‘Asy’ari menanamkan keberanian yang berdisiplin ilmu dan etik. Langkah KH. Wahab Hasbullah membentuk watak gerakan intelektual yang membangun nalar kritis dan dialektika, lembaga pendidikan dan ekonomi, serta diplomasi. Jika digabung, keduanya menjadi landasan integritas: tindakan yang berani karena berpengetahuan.

Pada masa kini, gerakan itu berbentuk keberanian moral dan episteme, keilmuan lintas bidang yang berdisiplin, dan kemandirian lembaga. Tiga komitmen yang dirumuskan di atas dapat menjadi kerangka bagi kaderisasi santri dan pembenahan pesantren. Akademis yang berhasil menumbuhkan keberanian moral dan integritas.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, A. H. M. (t.t.). Ihya’ ‘ulum al-din. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Anam, C. (1985). Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama. Surabaya: Bina Ilmu.

Arendt, H. (1958). The human condition. Chicago: University of Chicago Press.

Aristotle. (2009). The Nicomachean ethics (D. Ross, Trans.; L. Brown, Ed.). Oxford: Oxford University Press.

Azra, A. (1994). Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII. Bandung: Mizan.

Barton, G., & Fealy, G. (Eds.). (1996). Nahdlatul Ulama, traditional Islam and modernity in Indonesia. Clayton: Monash Asia Institute, Monash University.

Bizawie, Z. M. (2014). Resolusi Jihad: Perjuangan ulama dari menegakkan agama hingga negara. Tangerang Selatan: Pustaka Compass.

Dhofier, Z. (1982). Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai. Jakarta: LP3ES.

Foucault, M. (2001). Fearless speech (J. Pearson, Ed.). Los Angeles: Semiotext(e).

Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.

Hasyim Asy’ari, M. (t.t.). Adab al-‘alim wa al-muta’allim. Jombang: Maktabah al-Turath al-Islami.

Kant, I. (1996). An answer to the question: What is enlightenment? In M. J. Gregor (Ed. & Trans.), Practical philosophy (pp. 11–22). Cambridge: Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan 1784)

Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. Berkeley: University of California Press.

MacIntyre, A. (1981). After virtue: A study in moral theory. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Miskawih. (1968). The refinement of character (C. K. Zurayk, Trans.). Beirut: American University of Beirut.

Republik Indonesia. (2015). Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Hari Santri.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pesantren.

Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia modern 1200–2008. Jakarta: Serambi.

Said, E. W. (1994). Representations of the intellectual: The 1993 Reith lectures. New York: Pantheon Books.

Tillich, P. (1952). The courage to be. New Haven: Yale University Press. van Bruinessen, M. (1994). NU: Tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru. Yogyakarta: LKiS.